Dana Abadi Daerah (DAD) adalah sisa anggaran APBD yang dipisahkan dan diinvestasikan dengan bantuan lembaga pengelola dana. Dana DAD bersifat sebagai dana pokok abadi yang tidak bisa diambil, sementara hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah.

Menurut aturan yang berlaku saat ini, dana abadi daerah hanya bisa diinvestasikan ke aset-aset dengan risiko rendah.

Regionalisasi bahasa adalah upaya untuk meningkatkan derajat pengaruh kedaerahan dalam penggunaan bahasa yang luas digunakan, seperti bahasa Indonesia di Indonesia atau bahasa Inggris secara global.

Prestise dalam sosiolinguistik merujuk pada tingkat pamor atau keunggulan suatu ragam bahasa dibandingkan dengan dialek lain dalam komunitas yang sama. Ragam bahasa dengan prestise tinggi dianggap lebih "benar" atau lebih baik oleh masyarakat. Misalnya, dialek Jakarta atau aksen Jawa dalam bahasa Indonesia, serta aksen “posh English” yang umum digunakan darah biru monarki Inggris.

Contoh-contoh di atas dianggap memiliki prestise tinggi karena banyak digunakan di pusat-pusat pemerintahan dan perdagangan, serta oleh orang-orang terkenal.

Feminisme, dalam debat ini, didefinisikan sebagai pendekatan yang menelaah peran berbagai gender, terutama perempuan dan gender minoritas lain, dalam sebuah isu sosial. Dalam debat ini, feminisme dapat berasal dari Barat maupun Timur dan lainnya.

Deradikalisasi adalah upaya terstruktur untuk mengurangi laju perkembangan dan intensitas tindak terorisme, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Komponen deradikalisasi mencakup, namun tidak terbatas kepada, analisis akar permasalahan, pencegahan rekrutmen, upaya pengintegrasian kembali ke masyarakat, dan dibangunnya narasi tandingan.

Perspektif, pendekatan, dan terminologi "perang dan konflik" melawan substansi terlarang (sering disebut Perangi Narkoba atau "War on Drugs") adalah kebijakan penanganan substansi terlarang yang menitikberatkan kepada pengenyahan dan kriminalisasi. Kebijakan ini dicetuskan pada awalnya oleh Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1971, kemudian secara cepat menjadi pola standar yang diterapkan di negara-negara lain, termasuk Indonesia, secara global.
Pendekatan kebijakan regulasi lainnya yang sering dikemukakan sebagai alternatif adalah pendekatan humanis non-punitif yang menitikberatkan pada upaya rehabilitasi, pengurangan dampak buruk, menyasar akar permasalahan sosial, dan maksimalisasi manfaat.

BWF mengharuskan para pemain untuk mendaftar turnamen internasional melalui federasi nasional. Setiap negara memiliki federasi bulu tangkis masing-masing. Federasi diberikan hak prerogatif untuk menunjuk perwakilan atlet yang ingin mereka ajukan sebagai peserta turnamen internasional, biasanya dengan syarat menempuh pelatnas dan melalui proses seleksi formal.

Tanpa peran pemilihan oleh federasi, biasanya turnamen internasional menerima partisipasi atlet berdasarkan peringkat dunia."